BPN Siap Mediasi Dan Menindaklanjuti Keluhan Masyarakat


Tangerang – Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tangerang menanggapi terkait pemberitaan tentang keresahan warga desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang merasa lahannya terdampak dengan pembangunan mega proyek PIK 2.

Kepala kantor BPN Kabupaten Tangerang, Gembong Joko Waryanto menerangkan, hingga saat ini BPN belum menerima pengaduan dari masyarakat, khususnya warga desa Tanjung Burung yang merasa terdampak tanahnya karena proyek PIK 2.

“Saya juga kaget, selama saya di BPN belum ada pengaduan masyarakat terkait keluhan ini,” ujar Gembong, Senin (16/6/2020).

Gembong juga meminta kepada warga desa Tanjung Burung yang merasa status tanahnya terdampak dengan adanya proyek PIK 2 tersebut untuk melaporkan ke BPN dengan membawa data-data hak atas tanah miliknya.

“Silahkan bawa data tanahnya ke kami, nanti akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Menurut Gembong, pihak pengembang yang telah menguasai bidang tanah yang mereka kerjakan tentunya sudah berpedoman pada Tata Ruang dan Ijin Lokasi, sehingga pengembang bisa mendapatkan hak atas tanahnya. Untuk ijin lokasi tentunya berdasarkan ketentuan yang mengeluarkan adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang dan untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pastinya ada di Pemkab Tangerang, sehingga pihak pengembang mendapatkan ijin lokasi guna pembangunan proyek PIK 2 dari Pemerintah Kab.Tangerang.

“Keterlibatan BPN dalam mengeluarkan surat hak atas tanah untuk pengembang maupun masyarakat secara umum, setelah semua persyaratan dan perijinan atau regulasi sesuai ketentuan peraturan perundangan,”jelas Gembong.

Untuk pembebasan tanah atau pembebasan lahan di lokasi itu diluar kontrol BPN, mengingat ijin lokasi bukan diterbitkan oleh BPN karena perolehan tanah oleh pengembang dimanapun di dasarkan pada ijin lokasi.

“Seperti Pertimbangan Tekhnis Pertanahan ada pada kami tetapi setelah ada ijin. Prinsipnya baru ada ijin lokasi, kesesuaian dengan di tata ruang adalah menjadi kata kunci utamanya, manakala ijin lokasi ya diterbitkan oleh Pemkab sudah sesuai dengan tata ruang Kabupaten Tangerang, Provinsi atau Nasional, menurut saya tidak aada yang salah,”ungkap Gembong .

Terkait dengan sudah berjalannya proyek PIK 2 sementara ini regulasi tata ruang masih menggunakan Perda 13 tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pemkab Tangerang. Jadi apa yang menjadi keluhan warga akan bisa terlihat status tanahnya dengan menunjukkan data- data yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau masalah pantai utara (Pantura) itu luas, dimana lahannya yang menjadi permasalahan.

“Bila sudah ditunjukkan titik lokasi yang dianggap masalah, BPN bisa menunjukan datanya, apakah sudah diterbitkan HGB nya atau belum. Apakah masih hak masyarakat yang sudah dilepaskan atau belum, terlihat dari peta kerja pendaftaran tanah,” tukasnya.

Gembong kembali menegaskan masalah perijinan dalam proyek PIK 2 oleh pengembang saat ini, semestinya sudah ada. Dirinya juga belum melihat secara fisik, seperti apa lokasi dan titik lokasinya, namun dirinya yakin kalau pihak pengembang sudah memenuhi regulasi perijinan sehingga berani melakukan pengerjaannya.

“Logika saya sebuah pengembang sudah mengolah tanahnya tentu semua perijinan sudah dikantongi. Bukan asumsi tapi berdasarkan analogi hukum, masa iya tanah orang dicangkul tanpa ijin,” tegasnya.

Gembong berharap ketika ada warga yang memiliki keluhan terhadap tanahnya dengan data tanah dimiliki, BPN akan memediasi dan menindaklanjutinya.

“Ya pastilah kita akan memberikan jawaban tanggapan, apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa lagi terhadap pelayanan.” Pungkas Gembong. (Red).


Next Post

Jembar : Perlu Adanya Ketegasan Pemerintah Tegakkan Perda No 20 Tahun 2004

Sel Jun 16 , 2020
Kabupaten Tangerang – Masyarakat yang memanfaatkan lahan tanah miliknya di pinggir jalan untuk berdagang apapun bentuk nya merupakan pelanggaran. Seperti […]