Pandeglang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, akan lakukan audit kinerja atas pengelolaan dana kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang dalam 30 hari kerja. Hal ini diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Hari Wiwoho, diruang Garuda Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (18/7/2019).
Dimana menurutnya, pemeriksaan kinerja yang bakal dilakukannya itu, merupakan bagian dari itikad baik, guna meningkatkan kinerja Pemkab Pandeglang khusus di bidang kesehatan, dengan diawali entry meeting audit kinerja pendahuluan BPK-RI atas pengelolaan dana kesehatan pada Pemkab Pandeglang Tahun 2018/2019.
“Intinya, memperbaiki kinerja. Kita bersama-sama dan duduk bersama untuk memberikan rekomendasi bagaimana kinerja kesehatan di Pandeglang itu menjadi lebih baik dari baik,” jelas Kepala BPK RI Perwakilan Banten ini.
Heri pun mengatakan, bahwa saat ini dirinya belum bisa memberikan keterangan hasil apapun secara jelas. Sebab, baru akan dilaksanakan dari hari ini (Kamis-red) sampai 30 hari kerja kedepan.
“Kami belum bisa memberikan informasi apa-apa, kan baru entry. Melakukan audit ini kan ada pendahuluan dan terinci gitu, kita bakal lakukan selama 30 hari dari hari ini,” tambahnya.
Namun demikian, Kepala BPK RI Perwakilan Banten ini menegaskan, terkait titik tekan pemeriksaan yang akan dilakukannya, yakni terkait pendanaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Dinkes Pandeglang. Tetapi Heri mengingatkan, bahwa titik tekan itu bukan berarti kinerja yang selama ini dilakukan Dinkes tidak baik.
“Titik tekannya pendanaan kesehatan, jadi bagiamana dana kesehatan itu bisa mendorong tercapainya kesuksesan target JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), ya itu aja intinya. Dan ingat, tadi kan saya bilang ini baik, akan tetapi kita akan coba duduk bersama untuk meningkatkannya lagi,” ungkapnya.
Ditemui diwaktu yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengaku, sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan BPK RI tersebut. Sebab kata dia, hal itu bakal membantu pihaknya dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
“Ini program BPK RI, kami dengan senang hati terbuka. Jadi dampak dari pemeriksaan itu ada perbaikan-perbaikan dan masukan, itukan postif bagi kami. Karena kepala daerah dan inspektorat tidak serta merta bisa mengawasi seluruh OPD,” katanya.
Keuntungan bagi pihaknya dari hasil pemeriksaan BPK itu lanjut Tanto, nantinya di Dinkes itu soal sistem pelaporan keuangan dan sebagainya akan sesuai dengan aturan yang ada dan hasilnya bakal lebih baik.
“Ya, Alhamdulillah, dengan adanya pemeriksaan dari BPK ini, tentunya kedepannya khususnya di Dinkes menjadi lebih baik lagi. Makanya, kami sangat welcome terhadap BPK RI ini,” pungkas Tanto. (Daday)
