Korantangerang.com- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Kamis (27/6/2019) pagi tadi turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa meminta Pemkab Pandeglang transparan dalam pengelolaan dana dan logistik bantuan bencana Tsunami Selat Sunda, yang berasal dari sejumlah pihak, baik dari Relawan, Swasta, maupun dari intasi pemerintah.
Ketua PMII Pandeglang, M Basyir mengatakan, dari data dan informasi yang tercatat di Humas Pemkab Pandeglang, setidaknya tercatat bantuan tsunami untuk Pandeglang dari berbagai pihak, sekitar Rp. 5,9 milyar. Bahkan, hingga kini pun bantuan tersebut masih tetap mengalir.
“Pemda Pandeglang pernah merilis bantuan itu mencapai Rp. 5,9 Miliar. Tapi kemarin pada bulan Juni ada bantuan kembali sebanyak Rp. 240 juta, tapi informasi itu tidak pernah berubah, Pemda juga pernah mengeluarkan pengeluaran sebesar Rp. 740 juta untuk oprasional, oprasional seperti apa, itu tidak pernah dijelaskan,” ungkap Basyir.
Dikatakannya juga, bahwa dirinya menduga ada sejumlah kejanggalan, terkait dana bantuan bencans tsunami tersebut, khususnya untuk alokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara).
“Kata mereka mengeluarkan uang sebesar Rp. 1,6 Miliar untuk pembangunan Huntara, tetapi ketika kami advokasi ke lapangan, pembangunan Huntara itu bersumber dari BUMN,” tambahnya.
Oleh karena itu, PMII Kabupaten Pandeglang, meminta Pemkab Pandeglang transparan dalam pengelolaan dana bantuan Tsunami itu, dan PMII juga mendesak aparat penegak hukum (APH) agar turun serta mengusut penyaluran bantuan tsunami yang diduga ada kejanggalan dalam pengelolaanya.
“Tuntutan kami, mereka (Pemkab) harus transparan dan APH harus segera turun dan mengusut aliran dana titipan para donatur tersebut, karena dengan sikap kurang terbukanya Pemkab, kami menduga ada kejanggalan didalamnya,” tegasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Kejaksaan Negri (Kejari) Pandeglang, Nina Kartini mengaku sudah memanggil beberapa pihak pengelola bantuan Tsunami, seperti halnya pihak BPBD Pandeglang, untuk mengkonfirmasikan dana bantuan tsunami yang bersumber dari relawan, swasta, maupun bantuan Government To Government (GTG).
“Ya, memang pengelolaannya tidak transparan, saya pinta tuh rincian penggunaan dananya ke BPBD sampai saat ini enggak di kasih juga. Terus sisa dana yang belum terpakai katanya di masukan ke dana lain-lain,” ungkap Nina.
Nina juga mengaku tidak bisa mengusut bantuan tersebut, jika tidak ada laporan dari masyarakat. “Kalau kita kan harus jelas, dasarnya apa mengusut itu, ya minimal ada laporan lah dari masyarakat,” jelas Kajari Pandeglang ini singkat. (Daday)
