Ranperbup Penggunaan Dana BOSDA Haltim Diharmonisasi


Ternate – Pengaturan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Rabu (18/11). Ranperbup ini mengatur penggunaan dana operasional pendidikan bagi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta. Rapat diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meetings dan luring di Ruang Pala Ternate, Kanwil Kemenkum Malut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Melalui tahapan ini, setiap rancangan regulasi ditelaah untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan penggunaan Dana BOSDA yang jelas agar pelaksanaannya dapat menunjang kebutuhan operasional pendidikan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap kerja sama antara Kanwil Kemenkum Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat terus diperkuat sehingga kedua Ranperbup ini menghasilkan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Rapat diawali dengan arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana. Dalam arahannya, Mia menjelaskan bahwa harmonisasi memberikan kesempatan kepada pemrakarsa untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, serta tanggapan atas hasil telaah yang dilakukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut.
Ia menambahkan bahwa pembahasan bersama tersebut bertujuan memastikan materi Ranperbup telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan rancangan, sehingga menghasilkan regulasi dengan rumusan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengaturan penggunaan Dana BOSDA menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui bantuan operasional bagi satuan pendidikan. Keberadaan petunjuk teknis diperlukan untuk memberikan pedoman mengenai tata kelola dan pemanfaatan dana, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan serta mendukung keberlangsungan layanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.

Secara umum, Ranperbup tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola Dana BOSDA secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kejelasan pengaturan juga diperlukan agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan serta berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan khusus Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA, Tim Kerja Harmonisasi memberikan sejumlah masukan terkait perumusan norma, terutama mengenai mekanisme penyaluran dana. Selain itu, tim juga menyampaikan beberapa catatan teknis yang perlu diperbaiki agar ketentuan dalam rancangan peraturan memiliki rumusan yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Menanggapi masukan tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan apresiasi atas hasil telaah yang diberikan. Pihaknya menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti berbagai catatan melalui penyesuaian materi Ranperbup agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, mengharapkan agar hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti dengan penyempurnaan naskah dan pengiriman draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi. Ia juga menekankan perlunya menjaga koordinasi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat perannya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA diharapkan dapat menghadirkan pedoman yang jelas dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tertib, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Halmahera Timur.