PT AJP Buka Suara soal Pengurukan Kayu Bongkok, Tegaskan Saluran Air Tidak Ditutup


TANGERANG – PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), perusahaan subkontraktor yang menangani pekerjaan pengurukan tanah di lokasi rencana pembangunan perumahan Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, memberikan penjelasan terkait aktivitas pekerjaan di kawasan tersebut.

Melalui perwakilannya, Zulpa Rijki, PT AJP menegaskan bahwa pekerjaan pengurukan yang dilakukan merupakan bagian dari pekerjaan yang dipercayakan oleh PT Bintang Putra Mandiri (BPM) selaku pihak pengembang.

Penjelasan tersebut disampaikan Zulpa dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Zulpa menegaskan, kegiatan pengurukan yang ditangani PT AJP tidak disertai rencana penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.

“Tidak ada rencana untuk menutup saluran air. Justru, berdasarkan rencana pengembang, saluran air yang ada akan diperluas dan dirapikan agar aliran air tetap terjaga,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul.

Ia menjelaskan, PT AJP berada pada posisi sebagai pelaksana pekerjaan pengurukan atau subkontraktor, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan status kepemilikan lahan merupakan kewenangan pihak pengembang.

Menurut Zul, PT BPM telah menyampaikan dokumen perizinan dan keterangan terkait penguasaan lahan dalam klarifikasi tersebut.

Pihak PT BPM melalui kuasa hukumnya, Muhidin, SH., MH., menyebut perusahaan telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, dengan nomor 06112410313603226.

Selain itu, terdapat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024.

Terkait tudingan penyerobotan lahan warga, Zul menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pihak pengembang, lahan yang menjadi lokasi kegiatan telah diperoleh melalui proses pelepasan hak.

“Untuk persoalan status dan legalitas tanah, itu menjadi ranah pihak pengembang. Kami sebagai subkontraktor menjalankan pekerjaan sesuai pekerjaan yang dipercayakan kepada kami,” jelasnya.

Zul juga menyampaikan bahwa selama kegiatan berlangsung, pihaknya berupaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Bahkan, menurut dia, pihak perusahaan turut membantu sejumlah kebutuhan warga, termasuk kegiatan Majelis Taklim di lingkungan sekitar.

Ia berharap pemerintah daerah dan instansi teknis terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai perizinan dan rencana pembangunan di lokasi tersebut.

“Kami berharap pemerintah daerah, mulai dari pemerintah desa hingga dinas terkait, bisa membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, informasi mengenai kegiatan di lokasi ini dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.

Sebelumnya, PT BPM juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti audiensi lanjutan bersama unsur Muspika Sepatan dan Pemerintah Desa Kayu Bongkok pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi pemerintah terkait lainnya.

Dengan demikian, keterangan mengenai dokumen perizinan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam konferensi pers tersebut masih bersumber dari pihak perusahaan dan belum disertai penjelasan langsung dari instansi pemerintah terkait.

PT AJP berharap pekerjaan yang ditanganinya dapat berjalan sesuai arahan pengembang dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan saluran air di sekitar lokasi. (*)


Next Post

Telah Berpulang , Suyatno Mantan Ketua PWI Kota Tangsel 2010-2014

Jum Nov 20 , 2026
PWI Tangsel – Kabar duka, Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), periode 2010-2014, Suyatno meninggal dunia, […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)