Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi Lima Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Halmahera Selatan, Kamis (19/11).
Adapun lima rancangan peraturan yang dibahas meliputi Ranperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, Tata Kelola Keuangan BLUD Puskesmas, Pedoman Pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional serta Remunerasi pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Makian, serta Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan menyampaikan pentingnya pelaksanaan harmonisasi dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Topan menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat, kejelasan norma, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Harmonisasi bukan hanya sebatas pemenuhan tahapan administratif, tetapi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah dibentuk secara tepat, baik dari sisi substansi maupun teknis penyusunannya. Kami berharap melalui proses ini, setiap rancangan peraturan yang diajukan oleh pemerintah daerah benar-benar berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan dapat diterapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan.
Selain itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang hadir secara daring menegaskan bahwa harmonisasi bukan persoalan wajib atau tidak wajib, melainkan merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Harmonisasi bukan sekadar formalitas dalam pembentukan produk hukum daerah. Pengharmonisasian merupakan proses penting untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila tahapan ini tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan persoalan yuridis terhadap produk hukum yang dibentuk,” jelas Mia.
Lebih lanjut, Mia menyampaikan bahwa batas waktu pelaksanaan harmonisasi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Hukum adalah 20 November 2026. Oleh karena itu, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut telah berupaya maksimal dalam melakukan telaah dan pembahasan terhadap lima Ranperbup tersebut agar proses harmonisasi dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Ia berharap hasil harmonisasi tidak hanya memenuhi aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menghadirkan produk hukum daerah yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
Selanjutnya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Halmahera Selatan, Bustamin Soleman, menyampaikan Pemkab Halsel berkomitmen untuk memastikan setiap produk hukum daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, melalui tahapan harmonisasi.
Menurutnya, harmonisasi menjadi langkah penting bagi Pemkab Halsel dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap peraturan yang dibentuk harus dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Memasuki agenda utama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut memaparkan hasil analisis dan telaah terhadap lima Ranperbup yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Beberapa ketentuan dinilai masih perlu disederhanakan dan diperjelas agar rumusan pasal dan ayat lebih lugas, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan setiap materi muatan dalam rancangan peraturan memiliki kejelasan dan kepastian hukum.
Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kerja Harmonisasi.
Menutup kegiatan, moderator harmonisasi, Ermin Rasyim menyampaikan tim pemrakarsa dan Bagian Hukum Pemkab agar segera menindaklanjuti seluruh catatan hasil harmonisasi dengan menyerahkan draf bersih dalam waktu tiga sampai lima hari kerja untuk selanjutnya dapat diproses ke tahapan berikutnya.
“Koordinasi penting dilakukan untuk mendorong penyerahan draf bersih agar kelima rancangan peraturan bupati dapat segera difinalisasi,” pungkasnya.


