Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperwali Tidore, Perkuat Perlindungan Genetik Pala dan Cengkeh


Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Pala dan Cengkeh, Kamis (19/11). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kanwil Kemenkum Malut ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenim, perwakilan Dinas Pertanian, Fauzi Robo, Kepala Bagian Hukum, Kasim, yang mengikuti kegiatan secara daring, serta jajaran Bagian Hukum Kota Tidore Kepulauan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan menyampaikan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Topan menegaskan bahwa Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut berupaya memastikan setiap rancangan peraturan yang disusun pemerintah daerah memiliki landasan yuridis yang tepat, kejelasan norma, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Harmonisasi bukan berbicara mengenai wajib atau tidak wajib, tetapi merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Topan.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang hadir secara daring menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar formalitas dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, pengharmonisasian merupakan tahapan penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Pengharmonisasian bukan sekadar formalitas, melainkan suatu proses penting untuk memastikan rancangan peraturan memiliki kesesuaian secara yuridis. Apabila proses harmonisasi tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap produk hukum yang dibentuk,” jelas Mia.

Lebih lanjut, Mia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas kesadarannya mengajukan rancangan peraturan wali kota tersebut untuk diharmonisasi. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Malut sebagai fasilitator siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memastikan kesesuaian rancangan peraturan, baik dari aspek teknis pembentukan maupun substansi materi muatan.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah mengajukan rancangan peraturan ini untuk dilakukan harmonisasi. Kami sebagai fasilitator siap membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan rancangan peraturan ini telah sesuai, baik dari sisi teknis maupun substantif. Apabila terdapat pasal atau ayat yang perlu diperbaiki, silakan disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Setelah harmonisasi ini, kami berharap seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti, maksimal dalam dua sampai tiga hari kerja,” ungkap Mia.

Mia juga menjelaskan bahwa tahapan harmonisasi berbeda dengan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum. Dalam proses fasilitasi, pemerintah daerah perlu melampirkan surat keterangan bahwa rancangan peraturan telah melalui proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Malut. Ia menegaskan bahwa Biro Hukum berkomitmen tidak melaksanakan fasilitasi terhadap rancangan peraturan yang belum memiliki surat hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah.

Selanjutnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenim, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Malut atas pelaksanaan harmonisasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembentukan peraturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan pala dan cengkeh sebagai komoditas sektor pertanian, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Tidore Kepulauan.

Menurut Rudi, pala dan cengkeh memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan peradaban dunia. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik kedua tanaman tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya membangkitkan kembali kejayaan pala dan cengkeh yang telah dikenal sejak dahulu.

Memasuki agenda utama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut memaparkan hasil analisis dan telaah terhadap Ranperwali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Pala dan Cengkeh. Berdasarkan hasil harmonisasi, tim menemukan sejumlah bagian yang masih memerlukan penyesuaian, khususnya pada konsideran, dasar hukum, dan diktum agar sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pada bagian materi muatan terdapat sejumlah ketentuan yang perlu disempurnakan, terutama berkaitan dengan pencantuman beberapa lampiran dalam batang tubuh rancangan peraturan. Tim juga memberikan catatan terhadap aspek teknis penulisan yang masih perlu diperbaiki guna memastikan sistematika dan perumusan norma tersusun secara tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi diskusi, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nuku Tidore Kepulauan sekaligus Ketua Tim Perumus Ranperwali, Nur Azizah HS, menyampaikan persetujuan terhadap sejumlah masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kerja Harmonisasi. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan harmonisasi tersebut merupakan pengalaman pertamanya sehingga berbagai masukan yang disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sangat membantu dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan wali kota tersebut.

Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, menyampaikan bahwa masih diperlukan sejumlah penyesuaian terhadap rancangan peraturan sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan. Ia juga menekankan pentingnya memperjelas beberapa pasal dan ayat agar rumusan norma yang dihasilkan memiliki kejelasan serta mampu memberikan kepastian hukum.

Eki berharap seluruh masukan dan catatan hasil harmonisasi dapat segera ditindaklanjuti oleh tim perumus bersama pemerintah daerah. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar rancangan peraturan wali kota yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek teknis pembentukan peraturan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diterapkan secara efektif.

Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan terus berkoordinasi dengan Bagian Hukum serta tim pemrakarsa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menindaklanjuti berbagai catatan hasil harmonisasi dan mendorong penyerahan draf bersih agar dapat segera difinalisasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pala dan cengkeh sekaligus memperkuat identitas serta potensi unggulan daerah Kota Tidore Kepulauan.


Next Post

Kemenkum Malut Harmonisasi Lima Ranperbup Halsel, Optimalkan Peran BLUD Kesehatan

Kam Nov 19 , 2026
Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat […]