MOSKOW – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan pentingnya menempatkan ketahanan nasional sebagai prioritas strategis dalam menghadapi perubahan tatanan dunia menuju era multipolar.
Pesan tersebut disampaikan Ace saat berpidato di hadapan delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dalam International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, Selasa–Rabu (10–11 November 2026).
Dalam pidato bertajuk “Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security”, Ace menilai dunia tengah menghadapi perubahan besar dalam peta kekuatan global. Kondisi tersebut menuntut setiap negara memperkuat kapasitas nasional sekaligus membangun kerja sama internasional yang lebih seimbang.
“Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” kata Ace.
Menurutnya, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan pertahanan dan militer. Lebih dari itu, ketahanan harus dibangun melalui integrasi pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis.
Ace juga mengajukan dua prioritas strategis lainnya, yakni mengubah persaingan memperebutkan dominasi menjadi keseimbangan tanggung jawab serta memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif.
Ia menegaskan, ketahanan suatu bangsa memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan dunia.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Ace turut menyoroti pentingnya menjaga pangan agar tidak dijadikan instrumen konflik. Ia mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, deeskalasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi.
Di sektor energi, Indonesia disebut terus memperkuat kemandirian strategis melalui pengembangan bahan bakar B50 dan inisiatif tenaga surya 100 GW. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan sekaligus membangun rantai pasok yang lebih tangguh.
Ace juga mendorong negara-negara berkembang agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu bertransformasi menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi.
Tiga Pergeseran Kekuatan Global
Ace menjelaskan, setidaknya terdapat tiga pergeseran besar yang sedang membentuk tatanan dunia.
Pertama, distribusi kekuatan global semakin tersebar. Negara-negara kekuatan menengah kini memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi dinamika internasional melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis.
Kedua, saling ketergantungan antarnegara menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan. Gangguan terhadap energi, pangan, teknologi, maupun rantai pasok dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan keamanan nasional.
Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial (AI), manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, hingga gangguan infrastruktur kritis telah mengubah paradigma keamanan yang selama ini berorientasi pada respons militer tradisional.
Menurut Ace, perubahan tersebut menghadirkan tantangan mendasar bagi konsep keamanan kolektif. Negara harus mampu menjaga kedaulatan dan keamanan nasional tanpa mengorbankan kepentingan negara lain.
Selain itu, upaya penangkalan harus dapat mencegah agresi tanpa justru memicu perlombaan senjata.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ace menawarkan tiga prinsip utama, yakni keamanan yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan yang berjalan beriringan dengan diplomasi, serta pengembangan keamanan kolektif untuk menghadapi ancaman nontradisional.
Ia menilai keberhasilan keamanan kolektif tidak semata-mata diukur dari kemampuan negara merespons ancaman, tetapi juga dari kemampuannya mencegah konflik serta menjaga martabat manusia dan kemakmuran bersama.
Indonesia Dorong Tatanan Dunia yang Inklusif
Dalam kesempatan itu, Ace kembali menegaskan posisi Indonesia yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Prinsip tersebut diwujudkan melalui hubungan konstruktif dengan seluruh negara tanpa berpihak pada blok kekuatan tertentu. Indonesia juga terus mendorong sentralitas ASEAN dan memperluas kemitraan internasional untuk membangun arsitektur keamanan yang inklusif.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Ace mengingatkan bahwa kekuatan global seharusnya tidak diukur berdasarkan dominasi terhadap negara lain, melainkan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera.
“Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pesannya.
Dalam forum internasional tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.
Forum tersebut juga dihadiri pejabat tinggi pemerintah negara-negara anggota CSTO dan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, serta para pakar dari berbagai negara.
