Dansatgas TMMD 104: Kemanunggalan TNI-Rakyat Itu Mutlak


SIGI-Menjelang penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa
(TMMD) ke-104, para Danramil jajaran Kodim 1306/Donggala semakin
gencar melaksanakan kegiatan Komsos dengan para tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dansatgas TMMD 104 Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa mengatakan, selain melaksanakan pembangunan, kegiatan TMMD 104 Kodim 1306/Dgl, juga bertujuan untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat..

Dansatgas TMMD 104 menegaskan, bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat itu mutlak adanya. Dan untuk mewujudkan kemanungalan tersebut yakni dengan terus meningkatkan komunikasi satu sama lain, peduli dengan sesama dan memiliki sikap toleransi yang tinggi diantara sesama.

“Untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah dan mempertahankan kedaulatan negara itu bukan hanya tugas TNI melainkan para warga kita semua. Bersama rakyat TNI kuat. Bersama TNI rakyat aman dan damai “, tegas Dansatgas yang juga Komandan Kodim 1306/Donggala.

Kemanunggalan TNI dengan rakyat pada pelaksanaan TMMD ke 104 TA 2019 semakin terlihat Manakala Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo memiliki tempat yang strategis diantara tiga Desa yakni Desa Bakubakulu, Desa Bobo, dan Desa Kapiroe.(*)


Next Post

Dandim 1306 Donggala Anjangsana Ke Rumah Tokoh Masyarakat

Rab Mar 20 , 2019
SIGI-Komandan Kodim 1306/Donggala Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa, Rabu (20/03/2019) mengunjungi Desa Bakubakulu dan bersilahturahmi kepada tokoh masyarakat setempat […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)