TANGSEL — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong Pemerintah Kota Tangsel lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran publikasi, khususnya terkait standar harga iklan dan advertorial yang digunakan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dorongan tersebut disampaikan sebagai bagian dari gagasan SMSI Tangsel melalui Gerakan Beriklan di Media Online Lokal. Gerakan ini dinilai penting di tengah kondisi industri media lokal yang menghadapi tekanan ekonomi dan semakin terbatasnya pendapatan dari sektor periklanan.
Ketua SMSI Kota Tangsel, David Saragih, mengatakan kondisi perusahaan media lokal saat ini tidak mudah. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah minimnya dukungan iklan, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta.
“Kita melihat faktor ekonomi yang sedang lambat pertumbuhannya. Di sisi lain kita juga melihat perkembangan media lokal yang saat ini bisa dibilang hidup segan, mati pun tak mau,” ujar David saat dikonfirmasi jabarin, Kamis (20/8/2026).
Menurut David, pemerintah pada dasarnya memiliki anggaran publikasi di masing-masing OPD. Namun, menurut dia, perlu ada keterbukaan mengenai mekanisme kerja sama sekaligus dasar penetapan harga iklan dan advertorial.
Persoalan tersebut dinilai penting karena SMSI menerima informasi adanya perbedaan satuan harga publikasi di sejumlah OPD. Karena itu, organisasi perusahaan pers tersebut mendorong adanya penjelasan mengenai standar dan dasar penghitungan harga yang digunakan pemerintah.
“Artinya satuan harga di tiap dinas itu berbeda. Yang dilihat dari satuan harga untuk beriklan itu dari setiap dinas itu apa? Khususnya untuk lokal seperti apa, di satuan harga untuk nasional seperti apa?” kata David.
Bagi SMSI Tangsel, transparansi tersebut bukan semata-mata menyangkut besaran nilai kerja sama. Yang lebih penting adalah adanya mekanisme yang jelas sehingga perusahaan media dapat memahami bagaimana pemerintah menentukan harga dan memilih media untuk kegiatan publikasi.
Media Lokal Jangan Sekadar Jadi Penonton
David menilai perusahaan media lokal memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
Di era digital, menurutnya, batas antara media lokal dan nasional juga semakin cair. Media siber yang berbasis di daerah dapat menjangkau pembaca di berbagai wilayah, bahkan hingga tingkat nasional dan global.
“Cyber ini tidak skala cuma lokal dan nasional, tapi secara global. Insan pembacanya pun juga bukan secara lokal ataupun nasional, tapi secara global,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai ukuran media dalam kerja sama publikasi pemerintah tidak semestinya hanya dilihat berdasarkan wilayah kantor media.
Menurut David, media online lokal memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari ekosistem komunikasi digital pemerintah daerah.
“Potensinya masih sangat besar. Sangat besar. Dan itu butuh dukungan,” katanya.
SMSI Tangsel berharap Pemkot Tangsel dapat membangun pola sinergi yang lebih terbuka dengan perusahaan pers lokal. Dukungan tersebut, kata David, pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan media, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pekerjaan wartawan dan pekerja media.
“Ini juga artinya mendorong agar pemerintah bisa bersama dengan perusahaan-perusahaan media lokal. Itu juga membantu agar ekonomi di Tangerang Selatan ini tetap berputar,” ujarnya.
Dorong Pemerintah dan Swasta Beriklan di Media Lokal
David mengingatkan, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dapat memberikan tekanan lebih besar terhadap perusahaan media lokal apabila tidak diimbangi dengan sumber pendapatan yang memadai.
“Kalau kita melihat perkembangan perekonomian yang sedang lamban ini, tidak ada dorongan dari pemerintah daerah ataupun pihak-pihak swasta, ini akan menjadi perlahan-lahan perusahaan media lokal akan mati,” katanya.
Karena itu, SMSI Tangsel mendorong pemerintah daerah maupun sektor swasta untuk menjadikan media online lokal sebagai salah satu kanal publikasi dan komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, gerakan beriklan di media lokal tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan perusahaan pers, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah.
Namun demikian, SMSI menilai dukungan tersebut tetap harus berjalan dengan mekanisme yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satunya melalui keterbukaan mengenai standar harga publikasi, kriteria media yang dapat bekerja sama, serta mekanisme pengadaan atau pembayaran jasa publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan media memiliki kepastian mengenai mekanisme kerja sama tanpa harus menebak-nebak dasar penentuan nilai publikasi di masing-masing OPD.
SMSI Minta Dasar Penetapan Harga Dibuka
SMSI Tangsel berharap persoalan satuan harga iklan dan advertorial di masing-masing OPD dapat menjadi bagian dari evaluasi tata kelola anggaran publikasi.
Menurut David, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah perbedaan harga tersebut memang didasarkan pada standar tertentu, karakteristik media, jangkauan pembaca, jenis produk publikasi, atau pertimbangan lainnya.
Keterbukaan itu dinilai penting agar tidak muncul persepsi bahwa kerja sama publikasi hanya berputar pada media-media tertentu, sementara perusahaan pers lokal lainnya tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme tersebut.
“Support dan dorongan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan swasta ini menjadi sinergi baru untuk perusahaan-perusahaan pers di lokal,” pungkasnya.
Bagi SMSI Tangsel, media lokal bukan sekadar penonton dalam ekosistem publikasi pemerintah daerah. Media lokal merupakan bagian dari industri kreatif dan ekonomi daerah yang memiliki kontribusi dalam menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus membuka lapangan kerja.
Karena itu, transparansi anggaran publikasi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan prinsip profesionalisme media, kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah, serta kesempatan kerja sama yang terbuka dan proporsional.