Tangerang – Menjelang Munas HIPMI XVIII, nama Ade Jona Prasetyo kian menguat sebagai calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2025–2028. Dukungan dari unsur penguasa terhadap sosoknya kerap dipersepsikan sebagai potensi intervensi. Namun, jika dibaca lebih jernih, ini justru mencerminkan terbukanya peluang kolaborasi strategis antara negara dan pengusaha muda—sebuah momentum yang tak boleh disia-siakan.
Selama bertahun-tahun, HIPMI dan penguasa kerap berjalan di jalur berbeda. HIPMI mendorong deregulasi, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan. Di sisi lain, penguasa merumuskan kebijakan yang tak jarang kurang menyentuh realitas di lapangan. Akibatnya, potensi ekonomi anak muda tersendat birokrasi, sementara program pemerintah berjalan tanpa kecepatan eksekusi khas dunia usaha.
Di titik persimpangan ini, Ade Jona hadir menawarkan jalan tengah. Ia bukan orang asing di kedua dunia. Sebagai Ketua BPD HIPMI Sumatera Utara (2021–2024), ia terbukti mampu menggerakkan UMKM, membuka peluang investasi daerah, serta merangkul pengusaha lintas latar belakang. Sementara sebagai anggota legislatif, ia memahami mekanisme negara—tahu di mana simpul kebijakan bisa diurai.
Tiga Alasan Kolaborasi Ini Relevan
1. Akses Kebijakan Lebih Cepat
Masalah klasik anggota HIPMI dari Aceh hingga Papua masih sama: perizinan berbelit dan regulasi tumpang tindih. Dengan ketua umum yang memiliki akses langsung ke pengambil kebijakan, aspirasi tidak lagi disuarakan dari luar pagar, tetapi bisa masuk sejak tahap perumusan.
2. Permodalan Lebih Merata
Program pembiayaan seperti KUR, LPDB, hingga skema BUMN sejatinya besar. Persoalannya terletak pada distribusi. Kolaborasi dengan penguasa memungkinkan HIPMI menjadi jembatan distribusi tersebut. Target ambisius seperti “1 Triliun untuk 10 Ribu Anggota” bukan lagi sekadar jargon, melainkan bisa diwujudkan melalui skema yang terukur.
3. Naik Kelas: Dari Peserta ke Perencana
Proyek strategis nasional seperti IKN, hilirisasi industri, hingga ekonomi hijau bernilai triliunan rupiah. Selama ini, HIPMI sering hanya menjadi pelengkap. Dengan posisi sejajar, HIPMI berpeluang masuk sejak tahap perencanaan—memberi ruang nyata bagi pengusaha daerah.
Menjawab Isu Independensi
Kekhawatiran soal independensi wajar muncul. Namun, independensi tidak berarti menjauh dari pemerintah. Independensi adalah kemampuan menentukan sikap berdasarkan kepentingan anggota.
Dan hari ini, kepentingan puluhan ribu anggota HIPMI jelas: kepastian usaha, kepastian modal, dan kepastian pasar.
Dukungan dari penguasa terhadap Ade Jona seharusnya dibaca sebagai pengakuan atas peran strategis HIPMI, bukan upaya kooptasi. Ini adalah konsolidasi, bukan penyeragaman.
Namun, tanggung jawab besar tetap ada. Ade Jona harus memastikan bahwa jembatan ke penguasa ini bekerja dua arah: menyuarakan aspirasi dari bawah, sekaligus menyalurkan kebijakan yang berpihak dari atas. Rekam jejaknya di Sumatera Utara menjadi modal penting—di mana ia memimpin tanpa sekat dan tanpa polarisasi.
Membaca Sinyal, Mengelola Risiko
William Heindrich mungkin membaca sinyal kekuasaan dengan jeli—dan memang, sinyal itu tidak disembunyikan. Penguasa tentu menginginkan mitra yang mampu bergerak cepat, bukan sekadar oposisi simbolik. Itu logis dalam konteks pembangunan ekonomi.
Namun, pertanyaan hari ini bukan lagi “perlu atau tidak dekat dengan penguasa,” melainkan: “jika sudah dekat, akan digunakan untuk apa?”
Munas XVIII menjadi titik penentu. Memilih Ade Jona berarti memilih masuk ke dalam sistem—dengan segala peluang dan risikonya. Sebaliknya, menolak karena alasan kedekatan berarti memilih tetap berada di luar, dengan keterbatasan pengaruh.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar figur, tetapi arah organisasi. Apakah HIPMI akan menjadi mitra strategis negara, atau tetap menjadi penonton dari luar?
Saatnya Satu Barisan
Era kecurigaan antara pengusaha dan penguasa sudah lewat. Tantangan hari ini jauh lebih besar: kompetisi global, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi. Indonesia tidak bisa bersaing jika masih berjalan sendiri-sendiri.
Munas HIPMI XVIII harus menjadi momentum keberanian: merangkul kolaborasi untuk mempercepat kemajuan.
Memilih Ade Jona berarti memilih duduk di meja pengambilan keputusan—bukan sekadar mengirimkan kritik dari kejauhan.
Namun satu hal harus dijaga: Ketua Umum terpilih tetap berdiri di atas kepentingan HIPMI, bukan kepentingan kekuasaan.
Jika itu mampu dijaga, maka lima tahun ke depan bisa dikenang sebagai periode ketika pengusaha muda dan negara akhirnya berjalan bersama—bukan sekadar beriringan, tapi benar-benar satu arah.
Oleh: Khotibyani, Pengusaha Muda Kabupaten Tangerang
