Ternate – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025. Salah satu satuan kerja yang menjadi sampling yakni Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Maluku Utara (Malut).
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang akrab disapa BAS dalam sambutannya manyampaikan, BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berjalan dengan baik.
“Audit BPK merupakan proses check and balance guna memastikan pengelolaan keuangan negara akuntabel dan sejalan dengan program prioritas pemerintah,” ungkap Argap di aula Gamalama Kanwil, Senin (9/2).
Dirinya meminta dukungan dari seluruh jajaran agar dapat bersinergi dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Jadikan proses pemeriksaan ini sebagai proses penguatan tata kelola pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Harapannya, hasil pemeriksaan ini berjalan dengan baik, yang berkontribusi pada penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Hukum yang telah diterima selama 16 kali berturut,” ujar Argap pada entry meeting yang dihadiri Tim BPK, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kemenkum Malut.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK, Rizky Wicaksono menyampaikan apresiasi atas kerja sama jajaran Kemenkum Malut dalam proses pemeriksaan. Sebelumnya, audit BPK telah dilaksanakan pada tahun lalu di masa transisi organisasi. Sehingga audit ini penting untuk menentukan opini Kemenkum.
“Pemeriksaan ini akan menentukan opini BPK atas Kementerian Hukum. Dengan mengacu pada empat instrumen, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),” tutur Rizky.
Sinergi antara BPK dan Kemenkum Malut dalam proses pemeriksaan diharapkan dapat memperkuat komitmen Kemenkum Malut dalam mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme sebagai bagian pembangunan zona integritas.
