Ternate – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin memimpin rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan penyelarasan program kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) tahun 2026. Rian dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, kampus, dan stakeholders sebagai kunci optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan AHU di wilayah Maluku Utara (Malut).
Menurutnya, keberhasilan program kerja AHU tahun anggaran 2026 sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini sebagai bentuk implementasi perjanjian kinerja dan rencana aksi target kinerja yang telah ditetapkan.
“Pelayanan AHU, baik apostille, notaris, fidusia, perseroan perorangan, badan hukum, dan lainnya terutama yang termaktub pada perjanjian kinerja patut dilaksanakan dengan baik. Tujuannya memberikan dampak dan keberhasilan program tahun 2026 melalui kesipan teknis baik dari aspek program dan anggaran, kerja sama, dan kolaborasi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rian, Senin (26/01).
Lebih lanjut, Rian menuturkan akan dilakukan perjanjian kerja sama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkum Malut dengan perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung kegiatan edukasi dan peningkatan literasi hukum di bidang AHU.
“Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, kami berharap dapat memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika terhadap layanan Administrasi Hukum Umum,” jelasnya.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang biasa disapa BAS mengingatkan agar aganda program kerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja termasuk layanan AHU harus dicapai sesuai target. Sebab, layanan AHU memiliki dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk kepentingan masyarakat.
“Seluruh jajaran harus mampu menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas demi mendukung kemajuan pelayanan hukum di wilayah,” terang Argap.
Sementara itu, Kepala Bidang AHU, Muh. Kasim Umasangadji mengatakan kesiapan tim dalam penyusunan dokumen rencana aksi, penguatan koordinasi lintas sektor, penyesuaian perencanaan anggaran, serta persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang AHU.
