Sosialisasi Penyusunan AMDAL TPA di Duga Menyalahi Aturan

Sosialisasi Penyusunan AMDAL TPA di Duga Menyalahi Aturan

korantangerang.com – Terkait adanya sosialisasi penyusunan AMDAL TPA Jatiwaringin dari Dinas  Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman (DKPP)  Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2009, dalam daftar hadir pada acara sosialisasi tersebut di anggap menyalahi serta disinyalir sarat rekayasa oleh sejumlah warga Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Suhandi selaku Sekjen Lembaga Forum Peduli Jatiwaringin (LFPJ) yang mewakili aspirasi warga desa, turut angkat bicara mengenai terungkapnya tanda tangan pafa acara sosialisasi penyusunan AMDAL TPA (Tempat Pembungan Sampah Akhir) yang berlokasi di desa Jatiwaringin.

Suhadi mengatakan, bahwa terdaftar dokumen tanda tangan pembuatan persyaratan AMDAL tahun 2009 ditanda tangani oleh pihak yang tidak berkepentingan yakni dari LSM dan masyarakat diluar desa Jatiwaringin.

“Sementara, para RT dan masyarakat setempat yang terkena dampak dari TPA tidak pernah menanda tangani dalam acara sosialisasi saat itu, yang notabennya untuk memuluskan pembuatan AMDAL TPA pada tahun 2009. Ironisnya konfensasi yang digembar-gemborkan oleh pihak TPA saat itu, berupa obat-obatan dan lainya juga belum pernah direalisasikan,” ungkap Suhadi

Suhandi menegaskan, bahwa TPA dibangun pada tahun 1992 sedangkan baru tahun 2009  mengadakan sosialisasi penyuluhan AMDAL yang  mengundang hanya sekelompok LSM dan sebagian kecil masyarakat di luar desa Jatiwaringin. “Hal ini yang akan kami tindak lanjuti hinga ke jalur hukum,” pungkasnya.

Disisi lain lokasi TPA yang yang mengundang bau busuk serta menyesakan pernapasan ini mengakibatkan sejumlah warga menyesalkan pihak pemerintah daerah serta dinas DKPP lantaran mereka belum pernah mendapat konfensasi berupa obat-obatan dan lain sebagainya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang maupun DKPP. Maka adanya pembuatan izin yang sarat rekayasa ini Sekjen LFPJ akan menindak lanjuti lantaran tanda tangan pada daftar hadir banyak  nama  ganda serta bukan warga Jatiwaringin.

AMDAL TPA yang  dinilai melanggar Peraturan Pemerintah  RI nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan menimbang, bahwa untuk  melaksanakan ketentuan pasal 33 dan pasal 56 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup. Mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-undang  Negara RI  tahun 1945  dan undang –undang nomor 32 tahun 2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingungan hidup (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 140) tambahan lembaran Negara RI nomo 5059). Serta melangar Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan  sampah oleh masing-masing kegiatan, serta peraturan pemerintah RI nomor  32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 1998 tentan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan : Izin lingkungan adalah izin yang  yang diberikan kepada  setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan  yang wajib AMDAL atau usaha kegiatan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL),Upaya pemantau lingkungan  hidup (UPL) dalam rangka perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin  usaha dan/atau kegiatan. Demikian pula pada pasal 9 disebutkan pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL sebagai mana dimaksud  dalam pasal 8 mengikut sertakan masyarakat: a- yang terkena dampak, b- pemerhati lingkungan hidup, c- yang terpengaruh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Masih kata Suhandi, adanya perencanaan untuk  perluasan lahan TPA apa lagi ada galian sekitar itu, maka LFPJ menegaskan perizinannya harus  dilegalkan terlebih dahulu, serta dibuat Perdesnya melalui musyawarah di Desa Jatiwaringin. (Wan/Yudi).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.