KORANTANGERANG.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR menginisiasi Rancangan Undang-undang (RUU) Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren. RUU ini digulirkan PKB sebagai respons kurangnya perhatian negara terhadap pendidikan madrasah dan pondok pesantren.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, minimnya perhatian negara terhadap pendidikan madrasah dan pondok pesantren terlihat dari ketimpangan anggaran dan sarana prasarana.
Sementara itu, sambung pria yang biasa disapa Cak Imin ini, animo masyarakat terhadap pendidikan madrasah dan pondok pesanten senantiasa berkembang.
“Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat bersar, baik bagi kemajuan pendidikan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan,” kata Cak Imin melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Senin (10/10/2016).
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai pesantren di Indonesia lebih mengedepankan pendidikan Islam dan tidak lepas dari pergaulan intelektual yang terjadi sepanjang sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
Selain itu, lanjut Said Aqil, dalam sejarahnya Pondok Pesantren juga ikut melahirkan tokoh, ulama dan pemikir visioner yang berkontribusi dalam pergerakan kemerdekaan serta menekankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut dia, pesantren di Indonensia dan Pakistan sangat jauh. Di Pakistan radikal dan ekstrem, sebaliknya pesantren di Indonesia justru membangun peradaban antikekerasan dan radikalisme.
“Namun belakangan 10 tahun terakhir ada saja Pesantren yang membangun militansi, tapi cuma ada sekitar 20-an pesantren,” tuturnya.
Atas dasar itu, Sekretaris Fraksi PKB DPR, Cucun Alhmad Syamsurijal memganggap RUU Pendidikan Pesantren sangat dibutuhkan agar lulusan pesantren dapat diakui negara.
Cucun mengaku optimistis RUU ini akan bisa disahkan menjadi undang-undang atas dukungan fraksi-fraksi di DPR.”Kita sudah berkomunikasi dengan seluruh fraksi, saya juga sudah berkomunikasi dengan Ketua DPR, dan beliau sangat mendukung,” kata Cucun. @DF
