Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dadi Budaeri mengharapkan para pengusaha konstruksi lokal bisa bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang.
”Jasa kontruksi memegang peranan yang sangat penting dalam subtansi pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Untuk Kota Tangerang, pembangunan infrastruktur, untuk kepentingan umum, masih menjadi prioritastas kebijakan pemerintah sehingga pengadaan jasa kontruksi mendapatkan porsi yang besar dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.” Papar Sekda saat menutup Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi 2015 yang diselenggarakan oleh Dinas Bangunan di Ruang Arroudhoh, Jumat (12/06).
Menurut sekda, dengan pembangunan di Kota Tangerang yang semakin hari makin menggeliat tentunya juga makin menguntungkan bagi para penyedia jasa konstruksi. Sehingga diharapkan dengan porsi Apbd kota yang besar untuk bidang infrastruktur diharapkan juga mampu memberikan multiplayer effect bagi pelaku ekonomi lain.
“Kuncinya adalah pembangunan infrastruktur yang bapak-ibu laksanakan,” Terangnya.
Untuk itu, ucao sekda penyedia jasa konstruksi lokal juga harus mampu membekali dengan kompetensi dan mampu berinovasi dengan peraturan baru terkait pengadaan barang dan jasa maupun jasa konstruksi.
“Sehingga dapat bekerja sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, selain tentunya bisa selesai dengan tepat kualitas dan tepat waktu,” Tuturnya.
“Kalau pelaksanaan pembangunan tepat waktukan peredaran uang di masyarakat juga lancar,” Imbuhnya.
Pembinaan jasa kontruksi ini di berikan terhadap 60 penyedia jasa di Kota Tangerang dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban para penyedia jasa dan sekaligus bagaimana meningkatkan kemampuan dari pengusaha lokal, serta termasuk tenaga-tenaga kerja yang ada di kota Tangerang.
Peserta Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut selama dua hari dari tanggal 11-12 Juni 2015, juga menerima pembekalan dari narasumber yang berasal dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LKJK) Banten, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga dari Kementrian Pekerjaan Umun RI.