Penduduk Bertambah, Banten Semakin Sesak

Korantangerang.com – Hingga tahun 2017, berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Banten mencapai 12,4 juta jiwa. Pertumbuhan pun terbilang pesat, yakni 2,20 persen per tahun, jauh diatas rata-rata di Indonesia yang hanya tumbuh 1,34 persen per tahun. Hal ini membuat Banten semakin sesak.

 

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang tinggi dikatakan Rikrik Hermawan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menjadi tantangan pihaknya untuk terus menggalakkan program Kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

 

“Kami terus berupaya menurunkan LPP tersebut salah satunya dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK”, ujarnya kepada awak media usai menjadi narasumber Sosialisasi Integrasi Kampung KB di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel, Kamis (28/12).

 

Dibeberkannya, tujuh sampai 10 tahun kedepan Indonesia akan menghadapi tantangan bonus demografi, dimana pendudukan angkatan kerja akan jauh lebih besar dari komposisi penduduk lainnya, jika hal ini tidak persiapkan, Rikrik menegaskan bukan bonus yang akan didapatkan melainkan bencana, dimana tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, dan angkatan kerja pun akan menjadi beban orang tua maupun beban pemerintah.

 

Namun tantangan bonus demografi tersebut bisa diantisipasi bahkan dikendalikan dengan berbagai upaya seperti program KKBPK tersebut,

 

“Melalui kegiatan pengendalian penduduk kita bisa melakukan perencanaan, pemetaan, analisis dampak dan pendidikan kependudukan,” tambahnya.

 

Sementara dengan program keluarga berencana, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui perencanaan dan pengendalian kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

 

“Sementara melalui kegiatan pembangunan keluarga kita dapat mempersiapkan menuju ketahanan keluarga agar keluarga dapat melaksanakan delapan fungsi keluarga,” imbuhnya.

 

Kampung KB yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dikatakannya salah satu upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk tersebut, program ini perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah ditingkat Kabupaten dan Kota melalui berbagai program pembangunannya. Salah satu keberhasilan dari Kampung KB adalah meningkatnya peserta KB aktif.

 

Namun, ditegaskannya, edukasi terhadap publik luas pun tak kalah penting karena pengetahuan masyarakat secara umum terkait Program KKBPK  masih sebatas alat kontrasepsi, hal ini pun berdampak pada belum tingginya animo masyarakat ber-KB.

 

“Pemakaian alat kontrasepsi hanya bagian kecil dari program KKBPK, namun yang lebih besar adalah aspek pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas,” tukasnya.(Mulyadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *