KORANTANGERANG.com – Rapat terkait moratorium atau penghapusan sementara Ujian Nasional mulai 2017 mendatang, telah terjadwal oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan, kebijakan serta standar pelaksanaan UN harus melalui keputusan bersama antara Presiden dan kementerian terkait.
“Akan secara bertahap, pelaksanaan ujian nasional akan dirapatkan dalam satu minggu ini,” kata Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia ke-71, di Sentul Internasional Convention Center, Sentul, Jawa Barat, (27/11).
Menurut Menteri Muhadjir Efendi, UN akan dihentikan sementara waktu pada 2017 sesuai keputusan Mahkamah Agung 2009 lalu.
“Ujian sebaiknya dilaksanakan bila nanti secara relatif pendidikan, sudah bagus dan merata,” kata Muhadjir.
Penentu kelulusan, akan diganti dengan beberapa standar nasional yang harus dipatuhi oleh masing-masing penyelenggara dan akan diawasi oleh pihak Badan Standar Nasional pendidikan BSNP.
Sementara itu, Asruri Azis, salah satu guru di sekolah dasar Ar Rahman Jakarta mengatakan. Pemerintah hanya memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional sesuai ketentuan undang-undang.
“Tugas guru adalah mengevaluasi, melaksanakan standar dan aturan pembelajaran,” jelas Azis.
Pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan, melainkan hanya memetakan kondisi pendidikan. @DF
