Komisi II : Capaian Kinerja Tujuh SKPD Masih Rendah

Komisi II : Capaian Kinerja Tujuh SKPD Masih Rendah
Posted by:

15Pencapaian kinerja tujuh SKPD mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Banten pada triwulan pertama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 masih rendah. Ini diketahui berdasarkan rapat koordinasi dengan tujuh SKPD tersebut mengenai evaluasi kegiatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 di Hotel Twin Plaza Jakarta, tanggal 24 April lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Ratu Ella N Syatibi menyebutkan, ketujuh SKPD meliputi: Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) dari total pagu anggaran Rp 72.549.989,500, baru terealisasi Rp.7.685.909.180 atau sebesar 10.59 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp.64.864.080,320; Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dari pagu anggaran Rp.48.271.407,500, baru terealisasi Rp.3.238.789,152 atau sebesar 6,71 persen dengan sisa anggaran Rp.45 miliar lebih; Dinas Koperasi dan UMKM dari total pagu anggaran Rp.29.846.300,000, baru terealisasi Rp.4.615.000.000 atau sebesar 13 persen dengan sisa anggaran Rp 25 miliar lebih.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dari total pagu anggaran Rp. 36.852.820,000, baru terealisasi Rp 2.475.647,751 atau sebesar 6.72 persen dengan sisa anggaran Rp.34.377.172, 249; Biro Ekononomi dan Pembangunan (Biro Ekbang) dari total pagu anggaran Rp.44.954.930,000,00, baru terealisasi Rp.2.914.819.169,00 atau sebesar 6,48 persen dengan sisa Rp.42.032.151.831,00; Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dari total pagu anggaran Rp.46.700,850, baru terealisasi Rp.3.407.212.428 atau sebesar 7,43 persen dengan sisa anggaran Rp 43.221.451.97.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) dari total pagu anggaran Rp.38.663.360.000,00, baru terealisasi Rp.3.158.703.667,00 atau sebesar 8,17 persen dengan sisa anggaran Rp.35.509.656.333,00. “Pencapaian target kinerja untuk triwulan pertama pada tujuh SKPD mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Banten ini belum maksimal, penyebabnya beragam ada keterlambatan penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), rotasi pejabat eselon, dan kendala yang lain,” kata Ratu Ella, kemarin.

Komisi II berharap ketujuh SKPD dapat meningkatkan kinerja sehingga pada evaluasi selanjutnya bisa mencapai target maksimal. “Dan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, masing-masing SKPD harus menyampaikan data secara detail dan lengkap. Komisi II juga mengharapkan bukan hanya target penyerapan anggaran yang menjadi prioritas SKPD, juga memperhatikan manfaat dan prioritas pelaksanaan program dan kegiatannya,” harapnya. (ADV)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.