KIPP Kabupaten Tangerang Himbau Calon Incumbent Jangan Masukan Unsur Politik ke Program Pembangunan 

Korantangerang.com – Suhu politik di Kabupaten Tangerang kian hangat menjelang pilkada serentak 2018 mendatang.

 

Komite independen pemantau pemilu (KIPP)  Kabupaten Tangerang menegaskan , dengan kian mendekatnya momen pesta demokrasi pilbup,pileg dan pilpres 2018 dan 2019 di kabupaten Tangerang, masyarakat di harapkan tetap jeli dan kritis dalam mengawasi setiap calon setiap calon yang turut serta dalam kontestasi politik pilkada,pileg maupun pilpres mendatang.

 

Berkaitan dengan itu, beberapa waktu kedepan masyarakat kabupaten tangerang akan sering menyaksikan para kompetitor tampil di depan publik dalam berbagai macam acara.

 

Menurut Zulfikar ketua Komite Independen pemantau pemilu (KIPP) mengatakan bahwa KIPP Kabupaten tangerang menghimbau pada calon incumbent untuk tetap netral dalam menyikapi persoalan pembangunan masyarakat , dan tidak memasukan unsur-unsur politik di dalamnya. Pasalnya , anomali kekuasaan incumbent kerap terjadi di akhir masa jabatan, seperti membuat banyak kebijakan yang di frame seolah untuk kepentingan rakyat(pro rakyat). Katanya, minggu (0701)

 

Hal inilah yang sering timbul menjadi pertanyaan “apakah kebijakan yang di berikan oleh calon incumbent masuk dalam program kerja incimbent, tanpa ada unsur kepentingan politik?”.

 

Zulfikar juga mengatakan bahwa jika memang program tersebut pro terhadap rakyat dan tanpa ada unsur politik di dalamnya, KIPP mendesak kepada calon incumbent untuk membuka program selama lima tahun terakhir kepada publik . Hal ini di maksud agar terwujudnya transparansi setiap kebijakan-kebijakan yang menjadi tugas pemerintah kepada rakyat.

 

Sebagai mana kita ketahui,kecurangan pemilihan kepala daerah (pilkada) rawan terjadi di daerah yang memiliki calonnya masih memiliki jabatan alias incumbent.Maka dari itu KIPP Kabupaten Tangerang menilai bahwa ada potensi penyalahgunaan wewenang hingga penggunaan dana APBD yang di gunakan untuk keperluan pemenangan , hingga mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah kota atau kabupaten.

 

BUMD dan pengerahan kepala desa , bahkan penggunaan fasilitas publik serta penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan yang sama , jelas ini tidak netral dan mencederai  proses demokrasi.

 

KIPP Kabupaten Tangerang akan terus mengkawal pilkada ini, dari hulu sampai hilir ,guna menciptakan proses demokrasi yang benar. Tandasnya.

 

Sementara itu ketua persatuan wartawan indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang Sangki Wahyudin mengatakan bahwa Kepada KIPP, tentu kami sangat berharap dapat mengawal proses demokrasi ,dan nantinya menghasilkan pemimpin yang amanah serta  membawa Kabupaten Tangerang lebih baik.Tambahnya. (Mulyadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *