Seminar Pencegahan Korupsi Digelar di Banten

pemprov-selenggarakan-seminar-pencegahan-korupsiKota Serang| Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten menyelenggarakan seminar pencegahan korupsi bertema peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Senin (12/11/2012), di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), KP3B, Kec.Curug, Kota Serang.

Acara yang mendapat perhatian Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Chosiyah tersebut menghadirkan para narasumber dan tamu undangan di antaranya hadir Sekretaris Jenderal KPK Bambang Sapto Pratomosunu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Achmad Sanusi, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wiharto, para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan para narasumber dari Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan, LSM FITRA dan LSM IPW.

Seminar ini berfokus pada upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel, di antaranya KPK menilai layanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.

Pada seminar tersebut dipaparkan hasil pengamatan dan identifikasi masalah yang berpotensi menimbulkan praktek dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Banten. Tak hanya itu, pada seminar ini para peserta juga merancang dan merekomendasikan upaya-upaya perbaikan sistem dan peraturan yang ada dengan harapan akan didapat solusi untuk menurunkan potensi korupsi di kedua sektor tersebut yang pada akhirnya akan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain di Banten, rangkaian kegiatan pengamatan dan seminar tentang peningkatan akuntabilitas layanan publik dan pengelolaan APBD ini juga dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia sebagai bentuk aplikasi nyata dari kerjasama antara KPK dan BPKP yang dilandasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada tahun 2011 lalu.

Dalam hal ini, KPK telah melakukannya sebagai perwujudan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. @Adv

About the Author

has written 1903 stories on this site.

Copyright © 2014 KORAN TANGERANG. All rights reserved.
Powered by WordPress.org, Custom Theme and ComFi.com Calling Card Company.