4 Poin Utama MoU antara Pemkab Tangerang dan Polresta Tangerang

4 Poin Utama MoU antara Pemkab Tangerang dan Polresta Tangerang

korantangerang.com – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Kapolresta Tangerang AKBP H.M. Sabilul Alif menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman, Senin (30/10/17) di Lapangan Maulana Yudhanegara, Puspemkab Tangerang.

Isi MoU itu meliputi 4 hal yakni mengenai proactive policing dalam rangka proaktif rekrutmen anggota Polri; kedua kesepahaman mengenai diintegrasikannya pengetahuan soal penyalahgunaan narkoba ke materi ajar sekolah sebagai muatan lokal; ketiga kesepahaman mengenai pengawasan dana desa; dan keempat kesepahaman mengenai layanan perpustakaan keliling bhabinkamtibmas Polresta Tangerang.

Kapolres mengatakan, kerja sama proactive policing dalam rangka proaktif rekrutmen pada poin pertama MoU adalah program Polresta Tangerang bekerjasama dengan Pemkab Tangerang untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten di berbagai bidang.

Menurut Kapolres, generasi muda yang mengikuti program ini, akan diberi pelatihan baik fisik, mental, spiritual, dan tentu intelektual.

“Anak muda itu sedianya tidak hanya disiapkan untuk menjadi anggota Polri, namun mereka juga bisa mengisi pos-pos strategis lain seperti menjadi anggota TNI atau ASN. Paling tidak, anak muda yang mengikuti pelatihan pada program ini sudah dibekali kemampuan sehingga menjadi pemuda yang siap menghadapi dunia,” ujar Kapolres.

Kapolres melanjutkan, pada poin kedua yaitu kesepakatan pengintegrasian pengetahuan penyalahgunaan narkoba ke dalam materi ajar. Hal itu, kata Kapolres, adalah upaya Polresta Tangerang memberantas narkoba dari hulu hingga ke hilir.

“Saya mempadupadankan metode soft approach dan hard approach dalam memerangi narkoba. Soft approach melalui pendekatan pendidikan dan kampanye anti narkoba. Sedangkan hard approach adalah menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan narkoba,” paparnya.

Hal yang ketiga dari MoU itu, lanjut Kapolres, adalah kesepakatan pengawasan dana desa. Dikatakan Kapolres, Pemerintah menggelontorkan dana yang besar untuk pembangunan desa. Tentu, kata dia, harapannya adalah terwujudnya desa yang sejahtera dan berkarakter Nusantara.

“Dana yang besar tentu saja harus diimbangi pengawasan yang maksimal. Bukan untuk menakut-nakuti, namun demi mencegah terjadinya penyimpangan serta mengarahkan agar sesuai aturan,” terangnya.

Kapolres menambahkan, poin tentang pengawasan dana desa dalam MoU itu juga merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo pada 20 Oktober 2017 mengenai tanggung jawab pengawasan penggunaan dana desa.

Pada poin terakhir, Kapolres berujar, adalah kesepakatan mengenai penyediaan layanan baca. Kapolres meyakini bahwa membaca adalah cara yang paling sederhana untuk mengangkat derajat manusia dan memanusiakan manusia.

Gerakan membaca atau literasi, kata Kapolres, merupakan program yang didorong penuh Presiden Joko Widodo. Bahkan, lanjut Kapolres, Presiden menyulap gedung Perpustakaan Nasional RI menjadi gedung perpustakaan terbesar di Asia.

“Tentu itu melambangkan besar dan tingginya harapan Pak Presiden agar masyarakat gemar membaca. Untuk itulah, saya berinisiatif mendorong terlibat aktif dalam program gerakan literasi bersama polisi,” tukasnya.

Dalam sambutannya, Bupati Zaki mengapresiasi terobosan-terobosan yang dilakukan Polresta Tangerang. Zaki mengaku mendorong semua pihak melibatkan diri untuk bersama-sama membangun sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang.

“Dari 4 aspek dalam MoU ini adalah aspek utama yang harus kita gerakkan. Membangun generasi muda, memerangi narkoba, pengawasan dana desa, dan layanan baca adalah usaha kita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang cerdas, religius, dan berkarakter,” ujar Zaki. (Mulyadi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan